PC. ISNU Inhil Sambut Baik MoU Pemerintah dengan ISNU terkait Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Desa (APBDes)

0
233
views
Penandatanganan MoU Pimpinan PP ISNU dan LKK-PKPD, di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, Kamis (5/3/2020)

ISNUINHIL.org, News – Guna membantu pemerintah dalam percepatan peraturan kewenangan desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri mengajak PP. ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) yang merupakan organisasi para cendikia yang berada di bawah naungan Organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama.

Ketua PC. ISNU Kab. Indragiri Hilir menyambut baik MoU tersebut, dan berharap segera terealisasi dan Juknisnya segera turun ke PC. ISNU Seluruh Indonesia.

“PC. ISNU Kab. Indragiri Hilir telah menyusun draf kerjasama dengan BPMPD terkait Peningkatan SDM dan Tata Kelola Desa, namun sampai saat ini masih belum terealisasi, semoga dengan adanya MoU PP.ISNU dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri ini program yang dirancang dapat segera direalisasikan”. sebut Sudirman Siswanto, M.H Ketua PC. ISNU Kab. Inhil.

Ketua Umum PP. ISNU Ali Masykur Musa menjelaskan ISNU beranggotakan ratusan guru besar, ribuan doktor dan sarjana Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh nusantara.

Menurut dia, sebuah kehormatan bagi ISNU untuk memberikan sumbangsih pengabdian pada NKRI. “Ini sangat strategis karena desa adalah tulang punggung stabilitas politik dan ekonomi negara,” kata pria yang biasa disapa Cak Ali, dilasir dari situs sindonews.com

Sekadar informasi, ketidakmampuan dan ketidakpahaman dalam mengelola APBDes telah menimbulkan dampak. Salah satunya, tidak sedikit kepala desa yang berurusan dengan hukum.

Kasus hukum tidak hanya terjadi karena tindakan penyelewengan anggaran, namun juga akibat ketidakpahaman dalam menjalankan regulasi berkaitan kewenangan desa oleh aparatur desa.

Kolaborasi dari MoU ini bertujuan  untuk memberikan kontribusi positif membantu pemerintah dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri untuk mempercepat penyusunan kewenangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here